Prabowo Subianto Disebut Cocoknya Jadi Cawapres Ganjar Pranowo, Partai Gerindra Langsung Bersuara

NOTIF INDONESIA - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto adalah calon presiden (capres) pada Pemilu 2024 yang diusung Partai Gerindra.

Hal tersebut ditegaskan Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 10 Maret 2023.

"Kami tegaskan Prabowo Subianto adalah calon presiden Partai Gerindra pada Pemilu 2024. Keputusan itu sudah ditegaskan dalam Rapimnas (Rapat Pimpinan Nasional) Partai Gerindra," ujarnya.

Pernyataan tersebut merespons atas pandangan sejumlah pihak yang menilai Prabowo cocok menjadi calon wakil presiden (cawapres) berpasangan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai capres pada Pemilu 2024.

Penilaian Prabowo lebih cocok menjadi cawapres bagi Ganjar, menurutnya, hal tersebut merupakan framing (pembingkaian) dari konsultan politik.

Baca Juga: Jadwal Pertandingan Liga Inggris Pekan ke 27: Manchester United Hadapi Southampton, Arsenal Bertemu Fulham

"Saya pikir itu adalah framing-framing yang dibuat konsultan-konsultan yang memadukan Pak Prabowo dengan Pak Ganjar. Namun, sudah jelas di partai kami, Partai Gerindra, amanat rapimnas mencalonkan Pak Prabowo sebagai calon presiden, bukan sebagai calon wakil presiden," tegasnya.

Dasco meminta seluruh kader Partai Gerindra untuk terus berjuang menjadikan Prabowo Subianto sebagai presiden pada tahun 2024.

"Segenap kader Partai Gerindra di mana pun berada tetap fokus pada perjuangan, tetaplah pada tujuan akhir kita sesuai dengan amanat rapimnas, yaitu 2024 Prabowo Subianto adalah presiden," kata dia.

Baca Juga: Manga My Hero Academia Sudah Berakhir?

Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.***