• Rabu, 27 September 2023

PN Jakarta Pusat Putuskan Tunda Sisa Tahapan Pemilu 2024, Fadli Zon Berang: Nodai Integritas Majelis Hakim!

- Sabtu, 4 Maret 2023 | 16:18 WIB
Fadli Zon. ( Foto: dok. DPR RI)
Fadli Zon. ( Foto: dok. DPR RI)

 

NOTIF INDONESIA - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Fadli Zon berang dengan adanya keputusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat terkait penundaan sisa tahapan Pemilu 2024.

Fadli Zon langsung meminta agar motif putusan tersebut diselidiki lebih lanjut.

Ia menyatakan, sanksi perdata umumnya cukup dilakukan dengan melakukan ganti rugi pihak tergugat (dalam hal ini KPU) kepada pihak penggugat (dalam hal ini Partai Prima).

PN Jakarta Pusat, lanjut dia, seharusnya hanya memerintahkan KPU untuk mengulang kembali proses verifikasi terhadap Partai Prima, bukan memerintahkan penundaan pemilu secara keseluruhan.

Fadli Zon mengatakan, walau tuntutan masuk materi gugatan, majelis hakim seharusnya mengetahui, tuntutan itu berada di luar ranah dan kewenangannya.

"Dengan begitu harus diselidiki apa motif mereka membuat putusan hukum soal penundaan pemilu tersebut. Putusan tersebut tak hanya telah mengacaukan jangkauan hukum perdata, melainkan juga bisa mengacaukan hukum tata negara," ujar Fadli Zon dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 4 Maret 2023.

Baca Juga: HEBOH! Seorang Nenek Aniaya Cucunya Gara-Gara Hanya Dapat Uang Sedikit dari Hasil Mengemis

Fadli Zon menyatakan, putusan PN Jakarta Utara itu bisa dianggap melawan konstitusi, khususnya Pasal 22 E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

"Yang jelas, putusan semacam itu telah menodai integritas majelis hakim PN Jakarta Pusat," ujar Fadli Zon.

Sehubungan hal itu, Fadli Zon meminta agar Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) mesti segera memeriksa majelis hakim yang terlibat dan memberi mereka sanksi untuk menghindari spekulasi politik.

Fadli Zon mengendus adanya indikasi ketidakprofesionalan yang sangat mencolok.

"Hakim-hakim yang terlibat dalam putusan perkara nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst itu terindikasi kuat tidak profesional dalam menjalankan tugasnya," kata dia.

Baca Juga: 20 Orang Tewas Dalam Peristiwa Kebakaran Pipa Pertamina Depo Plumpang, Lansia Tertimpa Bangunan Runtuh

Ia menjelaskan, lembaga yang berwenang untuk memutuskan sengketa terkait proses Pemilu adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), bukan pengadilan perdata.

Halaman:

Editor: Gum Budiman

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X